Tidak Ada Viktif Hari Ini, Bagaimana Dengan Besok?

Ini bukan press release apalagi rangkuman dari hasil kumpulan. Ini hanya catatan pribadi sebagai anggota Viktif yang menghadiri rapat penentuan arah yang tak tentu arah dan berlangsung selama enam setengah jam (16.00-23.40). Maaf jika ada narasi yang dibangun, maaf juga kalau bersudut pandang, karena sekali lagi ini bukan berita yang harus berimbang, melainkan sekadar catatan pribadi di blog pribadi.

Tapi akan berusaha ditulis seberimbang mungkin, sejujur mungkin. Jika nanti ada hal-hal keliru, sangat terbuka untuk dikoreksi. Jjuga ini tidak akan bersifat kronologis. Hanya poin-poin yang dirasa terlalu bergumul di hati sendiri, sulit dilerai sehingga berusaha diurai.

Okay, mari kita mulai.

Ini tentang hasil kumpulan tadi, Rapat bersama PPMI, Wihdah, Ketua-ketua Kekeluargaan dan Protkons KBRI Kairo di Aula Konsuler tentang ‘Mau dibawa ke mana Viktif’.

Apa pokok bahasan sebenarnya?

Kalau sesuai undangan yang beredar, sebetulnya pembahasan rapat ini hanya 2, yaitu ‘arah langkah Viktif ke depannya, dan solusi kepindahan markas Viktif dari konsuler’.

Tapi dari mulai rapat sampai menjelang Magrib pembahasan berputar di seputar testimoni senior-senior saat mereka mengurus izin tinggal dulu, beberapa sampai belasan tahun lalu.

Lalu saat dirasa pembahasan mulai tidak terarah, bahasan dikembalikan lagi ke masalah utama, yaitu pengurusan Visa yang tersendat dan lama sekali.

Masalah apa yang timbul yang lalu berkembang di rapat?

Masalah yang kemudian dibahas adalah tentang penumpukan berkas yang pengurusannya sampai berbulan-bulah dan tidak jelas akan selesai kapan. Selidik demi selidik, ternyata kendala sebenarnya adalah—sebagaimana yang sering disampaikan Viktif di akun FB resmi—adalah karena faktor di kantor imigrasi Buuts Gawazat sendiri yang bermasalah. Mulai dari sistem dan pengampu tugasnya yang diganti, sampai pengurangan jumlah pegawai Gawazat Buuts yang signifikan (dari yang awalnya di tahun lalu masih 20-an orang menjadi hanya 5 orang saja), ditambah aturan-aturan baru pemerintah Mesir terkait Tasdik, Gharamah dan jumlah mahasiswa asing yang tahun demi tahun melonjak drastis menambah parah antrian pengurusan ini menjadi semakin—meminjam istilah senior yang ikut kumpul tadi—carut marut. Jadi secara garis besar, masalah penumpukan ini bukan di Viktif.

Tapi kenapa Viktif masih dinyinyiri, ya? Rupa-rupanya karena masalah biaya yang sedari penetapan pertama kali masih sengketa (maksudnya masih ada beberapa pihak yang tidak merasa menyetujui angka itu karena tertekan oleh keadaan) dan diklaim sebagian orang ‘melebih-lebihkan’ dan memberatkan. Maka diauditlah (audit adalah bedah data, red. peserta rapat) biaya 90 pond itu ke mana saja.

Rincian biaya pengurusan Viktif 2018-2019

Setelah dibedah, ternyata ketahuanlah bahwa honor tim Viktif untuk 4 hari masuk perminggu adalah sebesar 1000 pond. Keterlaluan sekali rasanya, kalai ini masih diperdebatkan. Lalu dipermasalahkanlah rincian biaya lainnya seperti transportasi, konsumsi dan ATK. Tapi setelah dijelaskan ternyata memang tepat sesuai kebutuhan dan tidak ‘dilebih-lebihkan’.

Lalu dipermasalahkan lagi soal keterbukaan Viktif dalam dana dan rekrutmen anggota. Dijelaskanlah bahwa sampai saat ini, ajuan legalisasi status Viktif yang dilayangkan dari akhir tahun 2017 pun belum mendapat persetujuan, lalu bentuk transparansi apa yang diharapkan? Kepada siapa nantinya laporan keterbukaan itu disampaikan, sedangkan status legalnya saja belum selesai. Maka Viktif menolak membuka buku keuangan tahun-tahun sebelumnya karena tidak berkewajiban untuk dapurnya diketahui khalayak banyak.

Sampai situ, Viktif salah karena sudah tidak transparan dalam keuangan. Tapi kan emang ‘belum berkewajiban untuk melapor kepada siapapun, kan?’. Tapi yasudah, forum rapat menyepakati pengurusan selanjutnya harus transparan, tentunya setelah legal standingnya dibuat dan diperjelas.

Lalu masalah keterbukaan rekrutmen, dipermasalahkan juga. Padahal kalau melihat dulunya, ketika awal mula tim ini terbentuk, para pengurusnya adalah relawan dari PPMI, Wihdah dan KPP-Maba. Banyak yang tidak bertahan dan tidak sanggup terus-menerus jadi relawan akhirnya keluar. Nah, menutupi kekurangan personil ini akhirnya tim merekrut lah orang yang mau dan dekat secara personal, supaya kerja ‘relawan’ ini nyaman dijalani. Lalu ketika sekarang Viktif tidak lagi bersifat ‘relawan’, lalu anggotanya mendapat honor 1000 Le perbulan. Maka ramailah isu ketidak-terbukaan Viktif dalam merekrut anggota. Loh?

Mengenai pembubaran diri, siapa yang membubarkan?

Masalah pengunduran diri ini sebetulnya adalah reaksi dari instruksi KBRI untuk memindahkan kantor ke luar konsuler. Ketika itu tim berembuk merumuskan jalan keluar yang akan ditempuh, karena masalahnya tidak sesepele menganggkat semua barang dari konsuler ke tempat lain, melainkan banyak pertimbangan yang perlu diperhatikan. Diantaranya—dan menjadi konsen utama—adalah masalah keamanan. Jika ini dipindah ke luar, tim merasa akan sangat tidak siap menanggung ancaman penggeledahan oleh aparat atau tindak kriminal maling jika sampai tempat baru itu nanti menjadi pusat aktifitas Viktif yang 2 kali seminggu para mandub untuk setor berkas dan beberapa warga yang datang untuk berkonsultasi. Tentu bukan masalah jika itu masih di konsuler—sebagai mana biasa— , karena baik aparat maupun warga sekitar tahu bahwa itu adalah konsulatnya warga Indonesia. Lalu apa jadinya jika ada satu tempat biasa namun fungsinya seperti fungsi konsulat warga negara Indonesia di pertengahan pemukiman Gami—misalkan? Tentu saja tim Viktif sangat tidak siap untung memikul beban itu.

Belum lagi masalah tambahan biaya jika jika pindah markas. Biaya sewa dan pengadaan fasilitas yang tidak lagi bisa ‘nebeng’ ke fasilitas negara yang penggunaannya diatur di—lagi-lagi saya ingin meminjam istilah yang digunakan kakak senior yang faham hukum perundangan Indonesia yang tadi berkesempatan hadir—undang-undang nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Siapa nanti yang akan menanggung biaya-biaya itu? Konsuler dan KBRI sudah sejak awal tidak menyanggupi itu. Lalu siapa? Masisir? Yang padahal kenaikan terakhir kali masih terus diungkit di 3 perkumpulan terakhir Viktif dengan narasi Viktif melebih-lebihkan biaya pengurusan? Memikirkan harus berhadapan dengan Masisir untuk tawar-menawar harga ini membuat tim menggidik ngeri.

Dengan dua hal tersebut saja, tim merasa sangat keberatan dan tidak akan sanggup memikul akibat jika harus ‘keluar dari konsuler’—yang kata sebagian hadirin ini urusan teknis dan sangat sepele—. Maka dengan kesadaran penuh dan pertimbangan matang tim menyatakan—menghindari kata ‘bubar’ yang dipandang terlalu radikal oleh sebagian yang hadir—mengundurkan diri.

Namun dahsyatnya praduga tanpa klarifikasi. Keputusan Viktif untuk mengundurkan diri ini malah dikira adalah skenario Viktif supaya KBRI terdesak dan mengizinkan lagi Viktif kembali di konsuler. Saya tegaskan di sini, Viktif tidak punya skenario apa-apa selain keputusan mengundurkan diri karena 2 alasan utama tersebut di atas. Ini belum jika saya tulis sebab-sebab lain kemunduran diri ini dari sisi psikologis anggota tim saat diteror dan disudutkan berbagai pihak, dituduh yang macam-macam, selalu dicurigai dan lain sebagainya. Rasanya semakin mantap saja keputusan untuk mengundurkan diri ini jika itu semua dikemukakan.

Lalu bagaimana jalannya rapat kemudian?

Kemudian tanggung jawab pengurusan izin tinggal mahasiswa dialihserahkan kepada Stake Holder Masisir—setelah dilepas oleh Viktif dengan kemunduran dirinya—untuk akan dibawa ke mana selanjutnya. Maka muncullah opsi untuk membentuk tim baru yang akan siap memikul tanggungjawab tadi dengan meminta kesediaan salah-satu senior yang dipandang mampu dan punya track record berhasil melobi pihak Gawazat beberapa kali. Senior tersebut bersedia, namun beberapa perwakilan dari kekeluargaan ada yang masih ragu dengan usulan ini, dan membujuk tim Viktif untuk mau kembali menguruskan dengan perbaikan di sistem dan hal-hal teknis lainnya, dan dengan jaminan Stack holder Masisir yang hadir terkait beberapa hal.

Namun sampai akhir, tim masih kukuh dengan keputusan mundur, apalagi ditambah dengan statemen salah seorang hadirin yang mengatakan bahwa Viktif sudah meludah—dengan memutuskan mundur, masa' ludah itu akan dijilat kembali. Padahal kondisinya adalah perwakilan kekeluargaan ‘membujuk’ Viktif untuk mau kembali. Bukan yang lain-lain. Tapi, Yasudah lah.

Hasil akhir kumpulnya jadinya seperti apa?

Sejauh yang saya ingat, akhirnya beberapa senior yang vokal di awal-awal kumpul satu persatu meninggalkan tempat, meniggalkan bahasan panas yang belum kunjung mendapat titik terang selain keputusan akan dialihkan ke MPA, BPA dan PPMI selaku induk organisasi mahasiswa, padahal sebelumnya posisi MPA BPA yang strategis ini dikeluhkan karena beberapa tahun terakhir diisi oleh anak-anak baru, tapi giliran diminta solusi malah diserahkan ke ‘anak-anak baru’ ini.

Beberapa upaya penyelesaian masalah berlanjut dibicarakan, opsi memajukan senior yang ‘berpengalaman’ pun kembali dipertimbangkan. Namun saat ada salah-satu senior memutuskan keluar ruangan sambil menggumulkan kata ‘munafik’ di depan pintu keluar kontan membuat ‘jubir’ Viktif mengultimatum keputusan final bahwa Viktif akan tetap bubar dengan tetap bertanggungjawab menyelesaikan 900 berkas yang sudah terlanjur diuruskan dan mengembalikan 500 berkas baru yang belum tersentuh ke mandub masing-masing. Dan bola panas keputusan kelanjutan pengurusan izin tinggal kolektif ini mengambang di tangan Stake Holder Masisir.

Rapat sudah berakhir. Segala kejadian terekam di siaran langung yang diposting. Siapapun bisa cross check segala apapunnya.

Lagi-lagi ini hanyalah kegeraman yang dirasakan penulis. Terserah mau menyimpulkan apa, penilaian adalah hak siapapun yang bisa menilai, dan sebaik-baiknya penilaian adalah penilaian Dia yang tidak akan pernah salah menilai.

Yang jelas, sudah tidak ada Viktif hari ini, lalu bagaimana dengan esok? 

Cairo, 23 Mei 2019